Guna mempererat silaturahmi kontribusi di tengah masyarakat, Forum GARDA Lutim berkunjung ke rumah jabatan Bupati Luwu Timur. Minggu, 09/03/2025

Disambut langsung Bupati Luwu Timur, I.r. H. Irwan Bachri Syam. Rombongan pengurus Forum Garda Lutim yang di pimpin langsung oleh ketua Forum Garda Taufik.

Menurut Taufik kunjungan Silaturahmi ini adalah kunjungan pertama setelah Forum Garda ini diakui (LEGAL) secara hukum dan menjadi salah satu wadah strategis bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

“Acara ini menjadi momentum penting bagi organisasi tersebut untuk mulai berperan aktif dalam berbagai program sosial dan pembangunan di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Ir. H. Irwan Bachri Syam sangat mengapresiasi kepada teman teman yang tergabung dalam forum Garda ini dan untuk membangun daerah pentingnya sinergi antara organisasi dan pemerintah.

“GARDA Lutim diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan menjadi bagian integral dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, forum ini juga dapat berperan sebagai media informasi yang terbuka bagi masyarakat,” ujar Bupati

Lebih lanjut, Bupati juga mengungkapkan rencana untuk membangun sekolah vokasi pertambangan di daerah tersebut. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal agar lebih siap menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang pertambangan yang menjadi sektor unggulan di Luwu Timur.

Sekolah vokasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dengan skala prioritas, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah,” tambahnya.

Ketua Umum GARDA Lutim, Taufik, turut menyampaikan harapannya agar organisasi ini dapat menjadi alternatif bagi para pemuda yang memiliki potensi besar di bidang pertambangan dan sektor-sektor lainnya

“Kami ingin GARDA Lutim melahirkan banyak hal positif dan memberikan peluang bagi generasi muda untuk berkembang. Kami juga siap bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Ke depan, GARDA Lutim akan berfokus pada pembuatan aturan internal organisasi serta menyusun program-program yang mendukung pembangunan daerah.

Dengan visi besar dan komitmen kuat dari para anggotanya, GARDA Lutim siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan Luwu Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Silaturahmi ini sekaligus menjadi langkah awal bagi GARDA Lutim dalam memperkuat eksistensinya sebagai organisasi yang hadir demi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

Tradisi judi berkedok balapan liar dan balap lari yang kerap dilakukan sekelompok remaja di malam bulan suci ramadhan 1446H/2025M dengan alih-alih hiburan semata sembari menunggu menjelang sahur.

Kapolsek Towuti, Iptu Yusmal Yunus menegaskan tidak dilakukan diwilayah hukum Polsek Towuti. Jika kekeh dilakukan kata mantan Kapolsek Wasuponda ini, ia tak segan-segan akan melakukan penindakan berupa penertiban.

“Sudah ada beberapa kelompok kami tertibkan baik itu balapan liar maupun balap lari. Kalau balap liar sudah minim dilakukan, tapi mereka alihkan ke balap lari. Nah dilapangan kami dapatkan informasi jika kegiatan itu hanya kedok yang ujung-ujungnya judi (taruhan) juga, ” Terangnya. Minggu, 09/03/2025

Iptu Yusmal juga menghinbau kepada masyarakat yang berada di Wilayah hukumnya untuk segera menginformasikan jika ada indikasi yang dapat mengganggu ketertiban wilayah dan kekhusyukan warga yang menjalankan ibadah tarawih.

“Jika melihat ada kelompok yang dicurigai berhujung indikasi mengganggu ketertiban wilayah, segera laporkan ke pemerintah desa, kecamatan atau ke kami supaya kita sigap cepat menindaklanjuti karena hal-hal seperti ini rawan bersentukan antar kelompok,” cetusnya. (*)

Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Babinsa Desa Panggungrejo Koramil 0808/18 Panggungrejo Kodim 0808/Blitar Sertu Sudarto, melakukan komunikasi sosial (Komsos) dengan para petani sekaligus mendampingi proses panen padi di wilayah binaannya, Sabtu (8/3/2025).

Dalam Komsos tersebut Babinsa menyampaikan informasi terkait kebijakan Pemerintah mengenai harga pembelian gabah oleh Bulog. Ia menegaskan bahwa saat ini harga gabah yang dibeli oleh Bulog telah disesuaikan dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 6.500,- per kilogram.

“Kami ingin memastikan para petani mendapatkan informasi yang jelas terkait penjualan gabah ke Bulog. Dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, petani tidak perlu khawatir mengalami kerugian dan bisa menjual hasil panennya dengan harga yang layak,” ujar Sertu Sudarto.

Selain memberikan informasi, Babinsa juga ikut mendampingi petani dalam proses panen untuk memberikan motivasi dan dukungan. Salah satu petani yang tergabung dalam Poktan Mukti II, Bapak Tubianto (47 th) mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan pendampingan yang diberikan Babinsa.

“Kehadiran Babinsa sangat membantu kami, baik dalam memberikan informasi yang jelas tentang harga gabah maupun dalam mendukung proses panen. Kami berharap harga tetap stabil agar petani bisa terus berproduksi dengan baik,” katanya.

Sementara itu Danramil 0808/Panggungrejo Kapten Czi Gutarno menegaskan bahwa Babinsa akan terus mendampingi petani dalam setiap tahapan pertanian, mulai dari pengolahan lahan hingga panen, sebagai bagian dari dukungan TNI terhadap ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin memastikan petani mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan harga gabah yang sudah ditetapkan Pemerintah, diharapkan tidak ada lagi permainan harga di tingkat tengkulak yang bisa merugikan petani,” ungkap Kapten Gutarno.

Dengan adanya pendampingan dari Babinsa, diharapkan petani Desa Panggungrejo semakin semangat dalam bercocok tanam dan hasil panen dapat terus meningkat demi mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut (Dim0808).

Dewan Pengurus Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW SKKP) se-Tanah Papua secara resmi telah terbentuk dan dilantik pada hari Selasa, 25 Februari 2025, bertempat di Hotel Suny Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dr. John Manangsang Wally, M.Kes menjabat sebagai Ketua DPW SKKP Tanah Papua dibantu 4 orang pengurus di tingkat wilayah.

Turut diresmikan dan dilantik pada kesempatan yang sama, 6 kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) SKKP untuk 6 provinsi yang ada di Tanah Papua, yakni DPD SKKP Papua, DPD SKKP Papua Tengah, DPD SKKP Papua Barat, DPD SKKP Papua Barat Daya, DPD SKKP Papua Pegunungan, dan DPD SKKP Papua Selatan.

Tidak ketinggalan, kepengurusan di tingkat kabupaten/kota juga ikut dilantik bersama pada hari itu. Para pengurus yang dilantik tidak kurang dari 300 orang, yang datang dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua.

Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thaib Mandagi, hadir meresmikan dan melantik para pengurus. Mantan polisi bintang satu itu berpesan agar kepengurusan SKKP Tanah Papua beserta seluruh jajaran di bawahnya dapat bekerja mempersiapkan program kerja dan melaksanakan kegiatannya dalam kebersamaan seluruh pengurus.

Hilman juga mengingatkan bahwa pelibatan semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dan pemerintah sangat penting dalam menyukseskan program kerja SKKP.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu program utama yang sedang dikerjakan oleh SKKP, baik di pusat maupun di daerah-daerah, saat ini adalah membantu Pemerintah Pusat, melalui Badan Gizi Nasional, membangun dan mengoperasikan dapur-dapur sehat di seluruh wilayah NKRI.

Menurut rencana, SKKP akan membangun 1000 titik dapur sehat untuk menyediakan Makanan Sehat Bergizi Gratis bagi anak sekolah.

Hadir pada kesempatan pelantikan ini, Pj. Gubernur Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo; Perwakilan Kodam Cenderawasih, dan Perwakilan Polda Papua. Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Sekda Yohanes Walilo menyatakan pihaknya sangat menyambut baik berdirinya kepengurusan SKKP di Tanah Papua, dengan program utama membangun dapur sehat untuk anak-anak Papua.

“Atas nama Pemerintah Papua, kami amat menyambut baik kehadiran SKKP di Tanah Papua. Juga, program strategis yang diusung SKKP merupakan kebutuhan urgent dan sangat penting bagi masyarakat Papua dalam rangka mempersiapkan generasi Papua yang unggul di masa mendatang. Kami berharap keberadaan SKKP dapat menetralisir riak-riak yang muncul di masyarakat Papua terkait program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua,” jelas Sekda Yohanes Walilo.

Selain Sekda Provinsi Papua, hadir juga secara daring, staf ahli Badan Gizi Nasional, memberikan sambutan dan ucapan selamat atas peresmian kepengurusan SKKP Tanah Papua. Ratusan anggota SKKP se-nusantara juga mengikuti acara melalui saluran jaringan zoom meeting yang disediakan panitia.

Sementara itu dari SKKP Pusat, hadir antara lain Wakil Ketua Umum SKKP, Deni Kumentas yang juga merupakan PIC SKKP di BGN; Dewan Penasehat SKKP Pusat, Rona M. Kairupan; dan Bendahara Umum SKKP, Teti Fathona, serta beberapa pengurus lainnya.

Pada acara ini, hadir juga Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yarangga, bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh agama yang ada di wilayah Papua. Dalam sambutannya, Yan Pieter Yarangga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sangat sejalan dengan prinsip dan budaya adat di Tanah Papua.

“Pemimpin Adat di Tanah Papua memiliki kewajiban untuk memberi makan anak-anak adatnya. Jadi, pemberian makan bergizi gratis yang diprogramkan Pemerintah saat ini sangat relevan dan sejalan dengan prinsip dan norma adat yang hidup di masyarakat adat Papua,” ungkap Ketua DAP yang merupakan budayawan Papua yang sangat disegani ini.

Selain itu, Yan Pieter Yarangga juga menyitir bahwa makan gratis adalah kewajiban Pemerintah, namun makan sehat bergizi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat atau ibu-ibu yang ada di masyarakat. “Artinya adalah Pemerintah berkewajiban menyediakan makanan gratis bagi anak-anak calon generasi penerus bangsa, dan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi adalah kewajiban ibu-ibu atau mama-mama.

Oleh karenanya, Pemerintah harus melibatkan ibu-ibu sebagai petugas yang menyiapkan berbagai bahan pangan dan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, terutama bagi anak-anak di Papua,” tegas Ketua DAP yang disambut tepuk-tangan para pengurus SKKP yang didominasi ibu-ibu.

Acara berlangsung lancar, tertib, dan aman, diakhiri dengan makan siang bersama. (APL/Red)

 Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Ir. Irwan Bachri Syam dan Hj. Puspawati Husler paska Pelantikan , senin (3/Maret 2025) Ratusan Kendaraan R2 dan R4 akan menjemput di pintu Gerbang Burau (batas Lutim – Lutra).

Kedatangan Ibas – Puspa usai mengikuti Retreat di Magelang Jawa tengah diperkirakan akan tiba di Perbatasan Burau usai Shalat dhuhur pada senin setelah menempuh perjalanan dari makassar via Bandara Bua Luwu.

Ibas – Puspa akan dijemput belasan ribu simpatisan yang datang ke Burau dari seluruh kecamatan dengan menumpangi R2 dan R4 (motor dan Mobil) selanjutnya diarak menuju Malili Ibu kota Luwu Timur.

Sepanjang Jalan utama dari Burau ke Malili bakal memutar masuk ke kecamatan Mangkutana dan Tomoni diperkirakan akan mengalami perlambatan bahkan kemacetan akibat Banyaknya kendaraan yang mengikuti perjalanan Ibas – Puspa menuju Malili.

Informasi yang dihimpun bilikfakta.id menyebutkan, perjalanan Ibas – Puspa yang akan diarak menuju Rumah jabatan Bupati Luwu Timur Malili juga disambut tarian tradisional di Gerbang Burau.

Di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur di Malili, Ibas – Puspa akan dijemput oleh jajaran ASN dan Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat sekaligus dilanjutkan dengan Buka Puasa bersama.(*)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mengintensifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau harga bahan pokok selama Ramadan. Pemda didorong melakukan upaya tersebut untuk memastikan pasokan bahan pokok tercukupi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Kemudian mendorong gerakan menanam. Rajin-rajin operasi pasar atau gerakan pangan murah dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Di sisi lain, Pemda juga diminta untuk bekerja sama dengan daerah yang mengalami produksi surplus untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Di samping itu, perlu pula untuk menambah suplai komoditas yang mulai langka di pasaran. Bima menekankan Pemda perlu berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pihak terkait agar pasokan komoditas dapat terpenuhi.

“Jadi Bapak-Ibu diminta untuk memastikan rantai suplai, distribusi, semuanya terpantau, termonitor, terutama dipastikan Satgas Tim Inflasi (TPID) ini juga bisa melakukan inspeksi, sidak untuk memastikan agar pengusaha-pengusaha itu tidak menimbun atau menahan stok. Itu kan yang banyak terjadi,” ungkap Bima.

Pada rapat tersebut, Bima secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. Pasalnya, berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, angka inflasi di Papua Pegununungan mencapai 7,99 persen. Untuk itu, dirinya meminta agar langkah-langkah pengendalian semakin diintensifkan, terutama terhadap komoditas sayuran, seperti sawi hijau dan bayam.

Bima menjelaskan, jika faktor pemicunya berasal dari distribusi bahan pokok, ia mengimbau daerah tersebut untuk berkoordinasi dengan jajaran terkait, khususnya Dinas Perhubungan. Dengan upaya tersebut, Bima berharap persoalan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Di samping itu, Bima juga mendorong pemda untuk memonitor masa panen padi yang terjadi di sebagian daerah di Indonesia.

“Dimohon betul atensinya untuk memastikan pembelian atau serapan dari gabah petani dengan angka yang tidak boleh kurang dari harga pembelian pemerintah sejumlah 6.500 per kilogram. Ini atensi karena di banyak daerah sudah mulai masuk masa panen,” tandasnya.(*)

Anggota DPRD Provinsi Sulsel dr.Ani Nurbani, M.Kes, (Mars) melakukan Reses Perorangan selasa sore pukul 16.00 (4/Maret) di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Reses yang dilaksanakan Oleh anggota DPRD dari Dapil Luwu Raya itu dihadiri oleh Ratusan Warga serta kepala Desa Manurung dan Camat Malili dan kelompok emak – emak.

Dalam Reses tersebut sejumlah Usulan dan Aspirasi yang disampaikan warga kepada dr. Ani Nurbani agar segara ditindaklanjuti melalui anggaran Propinsi, seperti Rehab Pustu Manurung, Penyediaan mobil angkutan Sampah.

Warga juga meminta agar Tanah adat yang masuk di Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT PUL segera dikeluarkan, sebab ada sebagian Lokasi Tanah Adat Cerekang masuk dalam pemetaan IUP PT PUL, pinta sejumlah warga.

Sementara dr.Ani Nurbani menyampaikan apresiasinya kepada warga yang hadir di acara Temu konstituen yang dilaksanakan di Desa Manurung, Ini kewajiban saya selaku anggota DPRD turun langsung menemui Masyarakat untuk melihat dan mendengarkan langsung apa yang keluhan dan saran Masyarakat.

Beberapa usulan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan kami untuk segera kami bawa ke DPRD Propinsi, tentu hal ini kita harus melihat Usulan dan program yang menjadi skala prioritas dan mendesak, termasuk usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, tutur Istri bupati Luwu Timur itu.(Ibas)

Sementara Kepala Desa Manurung Irwan jafar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada dr. Ani Nurbani yang memilih Desanya sebagai Lokasi Reses untuk masa Sidang Ke II tahun 2024 /2025 DPRD Provinsi Sulsel, moga usulan warga Manurung dapat direalisasikan untuk menunjang Sarana maupun kebutuhan masyarakat, kunci Irwan (red)

Pembangunan Rumah Sakit (RS) Towuti yang terletak di Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur belum difungsikan rusak parah.

Diketahui bangunan tersebut belum secara resmi di fungsikan. Namun plafon gedung mengalami kerusakan diduga dikerjakan asal asalan oleh kontraktor pelaksana.

Hal itu mencuat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur melakukan monitoring ke lokasi pembangunan RS Towuti, Selasa (4/3/2025).

Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM, meminta pihak kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan plafon RS Towuti.

“Karena ini belum apa-apa sudah rusak, maka kita akan memanggil pihak rekanan terkait kualitas bangunannya dan meminta untuk segera diperbaiki,” kata Siddiq di sela-sela monitoring Pembangunan RS Towuti.

Ia memastikan DPRD Luwu Timur akan mengawal kasus ini. Itu demi kualitas pembangunan fasilitas kesehatan RS Towuti sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk diketahui, Bangunan proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp 3,7 miliar, dengan pelaksana proyek CV Bintang Mahalona Perkasa.

Alih-alih masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk memiliki Islamic Center dibalut bangunan nan megah kini pupus dan hanya tinggal janji saja.

Hal ini disampaikan Bupati Terpilih Irwan Bachri Syam disela-sela kegiatan Safari Ramadhan yang digelar di Desa Jalajja, Kecamatan Burau. Kamis, 6/3/2025.

Rasan kecewa ia luapkan dengan nada rendah menelan pahitnya mengenang anggaran yang dikucurkan untuk bangunan Islamic Center yang cukup fantastis yakni Rp.65 miliar.
“Hanya sebatas janji dan terbukti dilapangan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, ” Keluhnya.

Meninjau langsung lokasi setelah sholat subuh, Irwan menemukan sejumlah masalah mencolok. “Barangkali kalau bapak melihat dari jauh luar biasa bagusnya. Namun, bayangkan ujung atapnya itu berada di tangga naik,” ungkap Irwan yang tampak frustrasi.

Jika hujan turun, dia menekankan, air pasti akan menetes ke anak tangga dan berpotensi membahayakan jamaah yang datang.

“Belum lagi jika hujan turun langsung kena teras dan otomatis air hujan itu akan masuk ke dalam ruangan. Kenapa? karena lantainya lebih tinggi diteras ketimbang di dalam ruangan. Belum lagi kramik lantainya, ada yang naik, ada yang turun,” katanya.

Menurutnya, proyek Islamic Center ini tetap akan dilanjutkan pembangunannya diera kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler. Sejak dulu Ia bersama Bupati, Alm. Thorig Husler sudah merencanakan Islamic Center.

“Pembangunannya tetap kami lanjutkan, itu tanggung jawab kita bersama, mimpi saya dulu sejak menjadi wakil Bupati mendampingi Alm Pak Husler memang ada perencanaan kita untuk membangun Islamic Center,” ungkpanya.

Hanya saja, kata Irwan, aktivitas yang ada di Islamic Center tersebut ditunda untuk sementara waktu, sembari memanggil konsultan untuk membicarakan kembali kondisi bangunan per hari ini dan yang akan direncanakan kembali kedepannya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pembangunan Islamic Center, Idiani Sartian Umar mengaku telah menghubungi pihak kontraktor untuk kembali melakukan perbaikan kegiatan yang dinilai tidak sesuai perencanaan.

Ia menjelaskan, proyek Islamic Center ini sudah masuk di tahap ke empat dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp65 milyar. Ia merincikan, tahap pertama dianggarkan Rp5 milyar, kedua Rp15 milyar, ketiga Rp20 milyar dan tahun 2025 ini Rp25 milyar.

“Kita sudah tinjau kemarin, terjadi penyusutan lantai sehingga kramik terangkat. Ini masih pemeliharaan dan saya sudah meminta kontraktornya untuk melakukan perbaikan. Perencanaan tahun 2025 ini kami akan melakukan ekspose terlebih dahulu ke Bupati sebelum dilanjutkan pembangunannya,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Luwu Timur, periode 2021 – 2025, Budiman Hakim malah meresmikan Islamic Center dan melakukan aktifitas di bangunan yang menyerap APBD puluhan milyar rupiah. Padahal proyek ini belum rampung 100 persen pembangunannya.

Sekedar diketahui, mega proyek pembangunan Islamic Center ini telah diprogramkan dengan kegiatan tahun jamak atau Multi Years. Proyek yang telah menghabiskan APBD puluhan milyar tersebut dikerjakan oleh CV. Bintang Mahalona Perkasa. (mc)

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam (Ibas), kembali menegaskan kebijakannya terkait pemakmuran masjid bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam agenda Safari Ramadan di Kecamatan Burau, Kamis (6/3/2025), dia menyoroti pentingnya membudayakan salat berjamaah di masjid.

Ibas mengungkapkan, salah satu kebijakan pertama yang dia teken setelah menjabat sebagai Bupati Luwu Timur adalah surat edaran tentang kewajiban ASN dan kepala desa untuk memakmurkan masjid. Edaran yang terbit pada 4 Maret 2025 itu, menurutnya, bukan keputusan mendadak, melainkan telah di rancang sejak lama.

“Saat pertama kali tiba di Luwu Timur setelah dari Jakarta, saya sudah bertekad untuk memimpin daerah ini dengan mengutamakan nilai-nilai ketakwaan,” ujar Ibas dalam sambutannya.

Kebijakan ini, kata dia, tidak lepas dari inspirasinya terhadap daerah lain yang lebih dulu menerapkan budaya serupa. Menurutnya, dia melihat adanya keterkaitan antara kemakmuran masyarakat dan kebiasaan salat berjamaah di masjid.

“Ada daerah lain yang potensinya jauh di bawah Lutim, tapi setelah menjalankan budaya memakmurkan masjid ini, dalam dua atau tiga tahun kemudian, masyarakatnya lebih sejahtera, aman, dan tenteram,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini, Ibas berencana memberikan insentif bagi kepala desa yang disiplin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Salah satu reward adalah perjalanan umrah bersama pasangan.

“Kebijakan ini tidak hanya sekadar imbauan, tapi juga akan dievaluasi. Kepala desa yang rajin berjamaah akan mendapat apresiasi berupa kesempatan menunaikan ibadah umrah bersama istrinya,” ujar Ibas.

Ibas berharap para pimpinan OPD, ASN, dan kepala desa bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam membiasakan ibadah berjamaah. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar aspek religius, tetapi juga bagian dari upaya membangun kebersamaan dan ketahanan sosial di Luwu Timur.