Gerak Cepat Kasat Reskrim Polres Pinrang Grebek dan Sita Miras Serta Alat DJ di Cafe D King

PINRANG, – Siapa yang tak kenal dengan perwira dua balok dipundak dalam memberantas kejahatan dan mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukum penugasannya sebagai kasat reskrim.

Dia adalah Iptu Andi Reza Pahlawan perwira dua balok dipundak ini berhasil mengamankan puluhan botol miras berbagi merek dan juga satu set alat Disc Jockey (DJ) satu beserta microphone dan laptop Acer berwarna hitam di salah satu cafe remang remang yang sangat terkenal di Kabupaten Pinrang yakni cafe D’King.

Penggrebekan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan Andi Reza Pahlawan pada Rabu malam bersama personil gabungan Polres Pinrang adalah bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa cafe D’ King ini beroperasi pada bulan ramadhan dan Sanga meresahkan masyarakat (06/03/2025).

Andi Reza Pahlawan pada awak media menuturkan bahwa setiap laporan masyarakat terkait gangguan Kamtibmas pada bulan suci Ramadan ini akan kami tindak lanjuti. Dan akan langsung menyita barang bukti dilokasi dengan menyertakan tanda tangan bukti penerimaan dari pihak pemilik lokasi.

Kami akan terus memantau pergerakan para pemilik cafe remang remang di Kabupaten Pinrang bahkan beberapa hotel ata tempat tempat yang sering dijadikan sebagai pusat hiburan malam di Kabupaten Pinrang.

Dan akan kami lakukan penindakan secara tegas serta menyita barang bukti juga melakukan proses hukum kepada oknum – oknum yang berani memasang badan atau sebagai backupan di tempat hiburan malam itu. Dan siapapun itu akan kami proses. Tegas Andi Reza.

Diakhir penjelasannya Andi Reza menyampaikan kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kegiatan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pinrang baik itu perjudian, sabung ayam, peredaran miras maupun perkelahian dan pencurian (***).

Personil Kepolisian yang berjaga di pos perbatasan Sulsel – Sulteng tepatnya di tambangan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Sekira pukul 03.10 wita dini hari tadi, Personil Polsek Mangkutana mengamankan 1 Unit Mobil Minibus Izusu dengan Nopol B 7232 II. Kapolsek Mangkutana AKP Simon Siltu mengatakan dari keterangan sopir ia berasal dari Kabupaten Soppeng.

“Kendaraan dari kabupaten soppeng dan saat diperiksa, kendaraan kedapatan membawa 78 tabung gas lpg 3Kg,” Terang Kapolsek. Selasa, 04/03/2025

Kapolsek menambahkan, dari keterangan sopir mobil Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut ia dapatkan dengan cara dibeli dari perempuan diketahui bernama Lina yg berada di Kabuoaten Wajo.

Sopir mengungkapkan, tabung yang ia bawa rencananya akan dijual diwilayah Tompira dan Bunta Sulawesi Tengah.

“Dari keterangan sopir mobil, tabung gas tersebut di beli dengan harga 23.000/Biji dan rencana akan di jual dengan harga Rp 45.000 -50.000., ” Tambah AKP Simon.

Saat ini barang bukti tabung Gas beserta kendaraan dan sopir mobil diamankan di Polsek Mangkutana.(*)

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur berkolaborasi dengan 14 desa binaan Kampung Pangan Adhyaksa menggelar Pasar Murah dan Pameran Produk Kampung Pangan. (22/02)

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Acara yang berlangsung meriah ini menghadirkan berbagai produk unggulan dari desa-desa binaan, mulai dari hasil pertanian, olahan pangan, hingga produk kreatif berbasis lokal.

“Alhamdulillah, kegiatan yang dilakukan kejaksaan ini yang dipermotori langsung oleh pak kejari, sangat positif bagi masyarakat. Disamping memperkenalkan produk-produk lokal dari hasil tanaman dan olahan masyarakat, saya kira menjadi energi positif bagi masyarakat dan UMKM Kab. Luwu Timur.” Ujar pak alfian alwi, mantan anggota DPRD Luwu Timur saat ditemui tim warta di lapangan.

Selain itu, pasar murah turut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Masyarakat yang hadir menyambut baik inisiatif ini. Salah seorang warga mengungkapkan bahwa kehadiran pasar murah ini sangat membantu.

“Walaupun harganya beda tipis dengan yang dipasar, setidaknya lebih murah. Saya sangat bersyukur karena adanya acara seperti ini” ujar salah satu pembeli saat ditanya tim warta merekam indonesia.

Sementara itu, para pelaku usaha lokal dari desa binaan mengaku mendapat peluang lebih luas untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka.

Misalnya saja dari tiga desa yang ditemui tim warta saat ditanya, sangat antusias dalam menjawab pertanyaan tentang produk mereka, Desa Bahari, Desa Tampinna dan Desa Maliwowo.

“Kami sangat semangat, dibantu dari memperkenalkan sampai pengurusan perizinan produk kami. Seperti ikan bandeng tanpa tulang dan abon, yang pasarnya sudah sampai Kabupaten Wajo” ujar ibu amel, owner ikan bandeng tanpa tulang di Desa Bahari.

“Kegiatan ini sangat membantu dalam memperkenalkan produk-produk lokal masyarakat” tambah Kepala Desa Bahari.

Sedangkan dari Desa Tampinna dan Desa Maliwowo, mengaku bahwa produk mereka sangat diminati oleh para pembeli.

“Kebanyakan hasil tani yang kami pajang. Ada juga tape dari UMKM perempuan, tapi sudah habis terjual”ujar pelaksana dari Desa Tampinna.

“Sama dengan Desa yang lain, jagung, rambutan, durian, pokoknya hasil tani. Tapi kami ada produk olahan kelapa, VCO namanya. Bagus buat obat gatal-gatal dan banyak lagi manfaatnya” ujar pelaksana dari Desa Maliwowo.

Harapannya, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan konsep serupa dalam membangun kemandirian pangan. (*)

Sejumlah warga Desa Asuli wilayah Pinang Hill Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk kali sekian mendatangi Kantor External PT. Vale Indonesia di Sorowako.

Kedatangan warga guna mempertanyakan pembayaran kompensasi lahan garapan yang mereka miliki hingga saat ini belum terealisasi.

Menurut keterangan salah satu warga, Petu menjelaskan sejak tahun 2021 ia didata dan dilakukan survey langsung ke lokasi dititik lokasi Pinanghill bersama Management External PT. VI.

“Dijanji sebelum Natal, kedua sebelum Tahun Baru akhirnya Sampai saat ini kami belum juga di bayar padahal kami sudah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Bahkan kami sudah diminta memberikan nomor rekening karena uang sudah masuk di bank rekanan tapi sampai saat ini belum juga ditransfer, ” keluh warga. Kamis, 21/02/2025

Dengan persoalan yang tak kunjung menemukan titik penyelesaian, warga menegaskan jika dalam pekan ini tidak dibayarkan, maka warga sepakat untuk kembali menduduki dan melakukan aktifitas di lahan perkebunan milik mereka yang belum diganti rugi.

“Apabila dalam Minggu ini kami belum di bayar maka kami akan kembali beraktifitas di lahan perkebunan kami dan meminta ganti rugi sejak tahun 2021sampai saat ini dengan harga merica yang berlaku hari ini, “tegasnya.

Sementara Pihak External PT. VI menjelaskan belum diselesaikannya proses ganti rugi disebabkan adanya kendala di internal PT. VI.

“Ada kendala di internal untuk proses pembayarannya. Bahkan berkas mereka sudah di ACC melalui proses BOD (Board of directors), ” ujar Aswadin salahsatu Senior Koordinator External PT. VI. (*)

Gelaran Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang telah memasuki hari ketiga. Kali ini, forum tersebut diisi dengan pembekalan materi terkait dengan wawasan kebangsaan, geopolitik nasional, hingga ketahanan nasional oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menjelaskan, pada pembekalan ini kepala daerah dibagi menjadi 16 kelompok yang mempresentasikan berbagai wilayah di Indonesia. Kepala daerah tersebut mendiskusikan berbagai isu aktual beserta solusi untuk mengatasinya. Hal ini seperti isu tentang kondisi geopolitik yang memengaruhi kebijakan ekonomi di daerah masing-masing.

“Bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan misalnya bagaimana diversifikasi komoditas yang perlu didorong termasuk juga mempermudah bagi proses investasi di masing-masing daerah tersebut,” ujar Ace di hadapan awak media di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Ia menekankan, kepala daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan. Di samping itu, banyaknya kekayaan alam yang melimpah perlu pula dijadikan prioritas kebijakan. Apalagi saat ini pemerintah pusat juga terus mendorong upaya hilirisasi dan reindustrialisasi terhadap komoditas-komoditas tersebut.

Menurut Ace, materi yang disampaikan kepada kepala daerah dapat dijadikan referensi apabila nantinya mereka telah bekerja langsung di masyarakat. Di samping itu, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait juga bakal mendorong sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah.

“Jadi kerangka umum dari kepentingan nasional di mana kami mendorong agar para kepala daerah memiliki karakter negarawan tersebut, kemudian nanti bagaimana pelaksanaan teknokratisnya itu nanti akan dibahas bersama dengan para menteri-menteri terkait yang akan berlangsung selama lima hari ke depan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, selama pelaksanaan retret, kepala daerah tampak saling berdialog satu sama lain, juga dengan pemateri dari Lemhannas. Di samping itu, para kepala daerah juga diajak untuk memahami perspektif dari daerah lainnya, seperti daerah di Pulau Kalimantan, Sumatra, hingga wilayah timur Indonesia.

Para kepala daerah tersebut, kata dia, juga bakal menerima materi lainnya dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mendapatkan perspektif baru mengenai berbagai isu-isu strategis, khususnya berkaitan dengan Asta Cita Presiden. (*)

Resmi menjabat sebagai Bupati Luwu Timur Periode 2025-2030 bersama wakilnya Dra. Hj. Puspawati Husler.

Irwan Bachri Syam menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan petani lada dan PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia.

Menurut pria yang akrab disapa Ibas ini, persoalan ini akan menjadi salah satu prioritas utama setelah dia aktif menjalankan tugasnya sebagai Bupati pasca retreat kepala daerah yang masih berlangsung saat ini.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada media, Minggu (23/2/2025), Ibas menyebutkan pentingnya pendekatan dialogis dalam menghadapi konflik ini.

“Kita dihadapkan pada dua masalah yang sangat rumit, pertama, lahan yang sudah dikelola petani selama puluhan tahun, dan kedua, hak PT Vale yang menurut peraturan hukum memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut,” katanya.

Bagi Ibas, sengketa ini bukan hanya masalah lokal, namun juga sudah mengemuka di tingkat nasional, mengingat dampaknya terhadap masyarakat setempat dan potensi ketegangan yang meluas.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam mencari solusi yang tidak hanya adil tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pertanian lokal.

Namun, tantangan besar muncul dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur. Sejumlah pihak menilai DPRD setempat gagal membela kepentingan petani dalam konflik ini.

Bahkan, rekomendasi terbaru yang dikeluarkan oleh DPRD dianggap lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan besar, yaitu PT Vale, yang selama ini telah beroperasi di kawasan tersebut.

Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri, menilai sikap DPRD tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

“DPRD seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, tetapi rekomendasi mereka justru menindas petani,” ujar Ali.

“Menolak keras rekomendasi DPRD Luwu Timur, yang sepihak dan menguntungkan perusahaan lalu merugikan kami sebagai petani yang yang hidup dalam hutan sebelum aturan tentang hutan diterbitkan,” sambungnya.

Para petani lada, yang telah menggarap tanah itu selama hampir seratus tahun, kini terancam kehilangan sumber mata pencaharian mereka akibat klaim kepemilikan PT Vale.

Sementara itu, perusahaan tambang tersebut berdalih memiliki izin eksplorasi yang sah dan mendesak untuk segera melakukan pengelolaan lahan demi kelangsungan operasional mereka. (*)

Hari ketiga mengikuti Retret bersama seluruh Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030. Bupati Luwu Timur terpilih Irwan Bachri Syam (Ibas) mendapatkan bekal ilmu dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Dimana Menko Yusril menjadi salah satu pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Menko Yusril menyampaikan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Adapun Asta Cita tersebut, yaitu pada poin pertama yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu poin ketujuh Asta Cita, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Yang empat terakhir ini memang merupakan prioritas yang ditegaskan oleh Presiden sejak awal terbentuknya pemerintahan ini,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti gubernur dan bupati/wali kota tersebut, Senin (24/2/2025).

Dia menjelaskan, hingga saat ini proses penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi dan peredaran gelap narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya masih berlangsung. Bahkan, penanganan kasus judi online juga masih dilakukan di tengah masyarakat.

Di lain sisi, terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, dia menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. “Dan sampai hari ini, tidak ada satu kelompok pun yang mempersoalkan itu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Misalnya sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi sumber spiritual dan etik dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, meski hidup di tengah keberagaman beragama, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati.

“Kita melihat adanya kemajemukan dan keragaman agama-agama di Tanah Air kita, yang paling penting adalah bagaimana kita menjamin persaudaraan, persatuan,” jelasnya.

Berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus dituangkan pada setiap kebijakan pemerintah. Hal ini misalnya sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Baik itu kebijakan-kebijakan praktis pemerintahan maupun juga kebijakan-kebijakan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat kita ini,” tandasnya. (Ndi)

Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Tangerang, Polda Banten, melakukan pengecekan di lokasi transportir milik PT. Sentral Global Buana di Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Pengecekan ini dilakukan setelah beredar informasi bahwa lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat penimbunan solar bersubsidi. Kamis (06/03/25)

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Krimsus, seluruh area diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas ilegal terkait bahan bakar minyak (BBM). Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ditemukan tangki atau wadah yang digunakan untuk menimbun BBM.

“Siang ini kami telah melakukan pengecekan, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada penimbunan BBM. Di lokasi ini hanya terdapat mobil tangki kosong, karena memang tempat ini hanya digunakan untuk parkir atau sebagai garasi,” ungkap Kasubnit Krimsus Satreskrim Polresta Tangerang, Iptu Firman Ardiansyah.

Polisi Tegaskan Akan Tindak Penimbunan BBM
Iptu Firman menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap akan bersikap tegas terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk penimbunan BBM bersubsidi. Jika ditemukan adanya aktivitas ilegal, maka tindakan hukum akan segera diambil.

“Kami dari Polresta Tangerang berkomitmen untuk menindak segala bentuk kejahatan, termasuk penimbunan BBM,” tegasnya.

Pengelola Transportir Bantah Isu Penimbunan
Menanggapi isu tersebut, Redi, selaku pengelola transportir solar PT. Sentral Global Buana, mengaku merasa terganggu dengan pemberitaan yang menyebut bahwa tempatnya dijadikan lokasi penimbunan BBM. Ia pun membuka pintu bagi pihak berwenang dan media untuk melakukan pengecekan langsung.

“Kami pastikan ini hanya garasi dan bukan tempat penimbunan. Dari pihak kami pun mengundang semua pihak, baik dari media maupun kepolisian, untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi,” tandasnya.

Dengan hasil pengecekan ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun, pengawasan terhadap distribusi dan penyimpanan BBM bersubsidi tetap akan dilakukan untuk mencegah adanya praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Dibalik Layar – Alih-alih masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk memiliki Islamic Center dibalut bangunan nan megah kini pupus dan hanya tinggal janji saja.

Hal ini disampaikan Bupati Terpilih Irwan Bachri Syam disela-sela kegiatan Safari Ramadhan yang digelar di Desa Jalajja, Kecamatan Burau. Kamis, 6/3/2025.

Rasan kecewa ia luapkan dengan nada rendah menelan pahitnya mengenang anggaran yang dikucurkan untuk bangunan Islamic Center yang cukup fantastis yakni Rp.65 miliar.
“Hanya sebatas janji dan terbukti dilapangan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, ” Keluhnya.

Meninjau langsung lokasi setelah sholat subuh, Irwan menemukan sejumlah masalah mencolok. “Barangkali kalau bapak melihat dari jauh luar biasa bagusnya. Namun, bayangkan ujung atapnya itu berada di tangga naik,” ungkap Irwan yang tampak frustrasi.

Jika hujan turun, dia menekankan, air pasti akan menetes ke anak tangga dan berpotensi membahayakan jamaah yang datang.

“Belum lagi jika hujan turun langsung kena teras dan otomatis air hujan itu akan masuk ke dalam ruangan. Kenapa? karena lantainya lebih tinggi diteras ketimbang di dalam ruangan. Belum lagi kramik lantainya, ada yang naik, ada yang turun,” katanya.

Menurutnya, proyek Islamic Center ini tetap akan dilanjutkan pembangunannya diera kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler. Sejak dulu Ia bersama Bupati, Alm. Thorig Husler sudah merencanakan Islamic Center.

“Pembangunannya tetap kami lanjutkan, itu tanggung jawab kita bersama, mimpi saya dulu sejak menjadi wakil Bupati mendampingi Alm Pak Husler memang ada perencanaan kita untuk membangun Islamic Center,” ungkpanya.

Hanya saja, kata Irwan, aktivitas yang ada di Islamic Center tersebut ditunda untuk sementara waktu, sembari memanggil konsultan untuk membicarakan kembali kondisi bangunan per hari ini dan yang akan direncanakan kembali kedepannya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek pembangunan Islamic Center, Idiani Sartian Umar mengaku telah menghubungi pihak kontraktor untuk kembali melakukan perbaikan kegiatan yang dinilai tidak sesuai perencanaan.

Ia menjelaskan, proyek Islamic Center ini sudah masuk di tahap ke empat dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp65 milyar. Ia merincikan, tahap pertama dianggarkan Rp5 milyar, kedua Rp15 milyar, ketiga Rp20 milyar dan tahun 2025 ini Rp25 milyar.

“Kita sudah tinjau kemarin, terjadi penyusutan lantai sehingga kramik terangkat. Ini masih pemeliharaan dan saya sudah meminta kontraktornya untuk melakukan perbaikan. Perencanaan tahun 2025 ini kami akan melakukan ekspose terlebih dahulu ke Bupati sebelum dilanjutkan pembangunannya,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Luwu Timur, periode 2021 – 2025, Budiman Hakim malah meresmikan Islamic Center dan melakukan aktifitas di bangunan yang menyerap APBD puluhan milyar rupiah. Padahal proyek ini belum rampung 100 persen pembangunannya.

Sekedar diketahui, mega proyek pembangunan Islamic Center ini telah diprogramkan dengan kegiatan tahun jamak atau Multi Years. Proyek yang telah menghabiskan APBD puluhan milyar tersebut dikerjakan oleh CV. Bintang Mahalona Perkasa. (mc)